Berita Mengejutkan!! Diminta Jelasin Tudingan Tim Ahok Digaji Swasta, Jawaban Anies Baswedan Ngeles Muter-muter Kayak Gini....

Setelah mengatakan pembiayaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) selama ini dibiayai swasta, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kini mengatakan TGUPP tidak mempunyai surat pengangkatan.

Hal itu disampaikan Anies saat di konfirmasi wartawan tentang sumber info yang ia peroleh soal pembiayaan TGUPP yang datang dari swasta. Anies jadi berkilah kalau dianya menginginkan melakukan tata kelola yang baik dalam membuat TGUPP hingga pekerjaan, pokok, serta fungsi (tupoksi) -nya terang dan menuding TGUPP sekarang ini tak miliki surat pengangkatan serta tupoksi yang pasti.

" Jadi kami dengan membuat TGUPP ini, maka semua orang yang diangkat mempunyai surat pengangkatan. Jadi konsekwensi dari pengangkatan baru lalu pada fasilitas, gaji serta lainnya. Tapi dengan surat pengangkatan jadi tupoksi dan pertanggungjawabannya jelas, " tutur Anies di Balai Kota, Rabu (22/11).


Dengan mempunyai surat pengangkatan, jadi pihaknya dapat menghindar terjadinya beberapa praktik yang tidak cocok dengan prinsip tata kelola. Menurut dia waktu membahas sebuah tim, gugus jadi bukan hanya membahas sumber dana namun keberadaan surat pengangkatannya.

" Ada surat pengangkatannya tidak? Individu-individu yang bekerja di sekitaran Gubernur itu diangkat dengan surat ketentuan apa? " tuturnya.

Menurutnya, siapa saja yang bekerja di pemerintahan mesti mempunyai surat pengangkatan berbentuk Surat Keputusan (SK), baru lalu alokasi dananya.

" Tapi jangan kita bicara sebatas soal dananya dari tempat mana. Pengangkatan-nya! Pikirkan bila saya membawa beberapa orang di sekitaran saya itu tidak pernah di beri surat pengangkatan? Tak ada tupoksi yang pasti tapi dapat bekerja atas nama gubernur? Ini tata kelola pemerintahan-nya bagaimana? " tuturnya.

Pernyataan Anies tersebut seolah mencampuradukkan pada TGUPP dengan staf gubernur yang di masa Basuki Tjahaja Purnama banyak dipekerjakan dibawah Basuki langsung.

Tetapi anggota TGUPP sebenarnya mempunyai surat resmi bahkan juga berbentuk Ketentuan Gubernur. Para anggota TGUPP juga diangkat serta dilantik segera oleh gubernur berbarengan dengan pengambilan sumpah jabatan eselon II, III, serta IV. Terakhir, pengangkatan anggota TGUPP dikerjakan di bln. Juli 2017 oleh Djarot Saiful Hidayat.

Hanya saja, bila yang disebut Anies yg tidak mempunyai surat pengangkatan yaitu staf gubernur, maka sebenarnya itu benar ada. Sumber SP menyebutkan, beberapa staf gubernur semasa Basuki menjabat dulu memanglah tidak mempunyai surat pengangkatan karna mereka bukanlah sisi resmi dari Pemprov DKI Jakarta.

" Setahu saya tidak ada surat pengangkatan untuk staf karna mereka bukanlah sisi resmi Pemprov DKI, " tutur sumber itu pada SP, Rabu (22/11).

Sementara itu, Anies tetaplah berkilah kalau siapa saja yang bekerja dibawah gubernur serta wagub untuk pemerintahan mesti mempunyai surat pengangkatan. Tidak hanya itu, ia juga tetaplah berkilah waktu di tanyakan wartawan masalah darimana ia paham sumber pembiayaan TGUPP dari swasta.

" Ya jadi nomor satu ada surat pengangkatannya tidak. Itu yang perlu! " ujarnya.


Sebelumnya Anies menuding TGUPP sampai kini dibiayai oleh swasta, walau sebenarnya dalam sebagian Ketentuan Gubernur (Pergub) yang diterbitkan berkaitan TGUPP, pembiayaan TGUPP datang dari APBD. Tidak hanya itu, Anies juga menaikkan jumlah anggota TGUPP 12 kali lipat, dari yang semula cuma 15 orang menjadi hampir 80 orang. D-14. [http://www.infomenia.net/]


Sumber : Beritasatu.com

sumber